Regulasi Ketenagalistrikan 300108 .


31 views
Uploaded on:
Category: Business / Finance
Description
REGULASI KETEKNIKAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN Oleh Ir. PAHALA LINGGA. DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI. INSTALASI PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK.
Transcripts
Slide 1

REGULASI KETEKNIKAN DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN Oleh Ir. PAHALA LINGGA DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI

Slide 2

INSTALASI PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK

Slide 3

Peraturan Perundang-undangan Standar Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Standar Kompetensi Baku Mutu Lingkungan Pe rsyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2000 Inspeksi Ketenagalistrikan Sanksi-sanksi Instalasi Tenaga Listrik - Aman - Andal - Akrab Lingkungan REGULASI KETEKNIKAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Usaha PenunjangTenaga Listrik Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Industri Penunjang Tenaga Listrik Tenaga Teknik yang Kompeten dan Bersertifikat

Slide 4

REGULASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN UU No. 15/1985 tentang Ketenagalistrikan; PP No. 10/1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, PP No. 3/2005 tentang Perubahan Atas PP No.10/1989 jo PP No. 26/2006 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.10/1989; Permen ESDM Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, Permen ESDM No. 0046 Th 2006 tentang Adendum Permen ESDM No.45 tahun 2005 Kepmen ESDM nomor 1109K/30/MEM/2005 tentang penunjukan KONSUIL Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral N o. 0027 T ahun 2005 Tentang Tata Cara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan;

Slide 5

UU NO. 15 TAHUN 1985 Pasal 15, ayat (1) Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum wajib: a. menyediakan tenaga listrik; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat; c. memperhatikan keselamatan kerja dan keselamatan umum. Pasal 17 Syarat-syarat penyediaan, pengusahaan, pemanfaatan, instalasi, dan standardisasi ketenagalistrikan diatur oleh Pemerintah.

Slide 6

UU NO. 15 TAHUN 1985 Pasal 18 Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pekerjaan dan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan. Pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terutama meliputi keselamatan kerja, keselamatan umum , pengembangan usaha, dan tercapainya standardisasi dalam bidang ketenaga-listrikan.

Slide 7

PP NO. 3 TAHUN 200 5 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang P erubahan PP N o. 10 T ahun 1989 PASAL 21 Setiap usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan meliputi: -Standardisasi, -Pengamanan Instalasi TL, -Pengamanan Pemanfaat TL untuk mewujudkan A3 (Aman,Andal dan Akrab lingkungan) Pekerjaan didalam instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah disertifikasi, (Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota) sesuai kewenangannya dapat menunjuk Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi, (Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota) sesuai kewenangannya dapat menunjuk lembaga sertifikasi

Slide 8

PP NO. 3 TAHUN 200 5 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang P erubahan PP N o. 10 T ahun 1989 (sambungan..) PASAL 21 Setiap usaha penyediaan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan meliputi: -Standardisasi, -Pengamanan Instalasi TL, untuk mewujudkan A3 -Pengamanan Pemanfaat TL Pekerjaan instalasi ketenagalistrikan untuk penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang disertifikasi oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi Dalam hal di suatu daerah belum terdapat Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang telah disertifikasi, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik Dalam hal belum ada lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi, Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk lembaga sertifikasi

Slide 9

PP NO. 3 TAHUN 200 5 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang P erubahan PP N o. 10 T ahun 1989 (sambungan..) PASAL 21 Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan dan instalasi pemanfaatan TT dan TM dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi Pemeriksaan instalasi pemanfaatan TR oleh lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba Pemeriksaan instalasi TR yang dimiliki oleh konsumen TT dan atau TM dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang diakreditasi Setiap tenaga teknik yg bekerja dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi TT = tegangan tinggi TM = tegangan menengah TR = tegangan rendah

Slide 10

PP NO. 3 TAHUN 200 5 jo PP No.26 Tahun 2006 Tentang P erubahan PP N o. 10 T ahun 1989 (sambungan..) PASAL 22 Instalasi ketenagalistrikan harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia bidang ketenagalistrikan. Setiap instalasi ketenagalistrikan sebelum dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi . Ketentuan mengenai perencanaan, pemasangan, pengamanan, pemeriksaan, dan pengujian serta uji laik operasi instalasi ketenaga - listrikan diatur dengan Peraturan Menteri No. 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan, dan Peraturan Menteri No. 0046 Tahun 2006 tentang Perubahan Permen 0045 Tahun 2005

Slide 11

OBYEK REGULASI TEKNIK - Instalasi Tenaga Listrik milik Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, Swadaya Masyarakat dan Perorangan atau Lembaga Negara lainnya) - Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik milik Pelanggan TT, TM dan TR - Industri Penunjang Tenaga Listrik (produsen peralatan dan pemanfaat tenaga listrik) - Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (konsultan, kontraktor, Jasa Inspeksi dll) - Tenaga Teknik Bidang Ketenagalistrikan

Slide 12

SERTIFIKASI BIDANG KETENAGALISTRIKAN Permen ESDM No. 0027 Tahun 2005 tentang Tatacara Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Keselamatan Sertifikasi Peralatan Tenaga Listrik Sertifikasi Pemanfaat Tenaga Listrik Sertifikasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Instalasi Transmisi Tenaga Listrik Instalasi Distribusi Tenaga Listrik Sertifikasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Instalasi Pelanggan Tegangan Tinggi Instalasi Pelanggan Tegangan Menengah Instalasi Pelanggan Tegangan Rendah Sertifikasi Tenaga Teknik Permen ESDM No. 0045 Tahun 2005 dan Perubahannya SK Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi No. 1898/40/600.4/2001 tgl 21 Maret 2001 tentang Tata Cara Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Slide 13

INSTALASI TENAGA LISTRIK PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL N o. 0045 T ahun 2005 TENTANG INSTALASI KETENAGALISTRIKAN PASAL 7 ayat (1) Instalasi penyediaan tenaga listrik : selesai dibangun dan dipasang, direkondisi, dilakukan perubahan kapasitas, atau dilakukan relokasi wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku . PASAL 11 ayat (1) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang telah selesai dibangun dan dipasang wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan standar yang berlaku. Pasal 11 ayat (5) Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dilakukan oleh lembaga inspeksi independen yang sifat usahanya nirlaba dan ditetapkan oleh Menteri.

Slide 14

MASA BERLAKU SERTIFIKAT LAIK OPERASI INSTALASI TENAGA LISTRIK

Slide 15

K O N S U I L Dasar Hukum : Kepmen ESDM No.1109K/30/MEM/2005 tentang penunjukan KONSUIL sebagai lembaga pemeriksa instalasi pemanfaatan konsumen tegangan rendah Tugas : Melaksanakan pemeriksaan instalasi pemanfaatan tenaga listrik konsumen tegangan rendah dan menerbitkan Sertifikat Laik Operasi Cakupan : Instalasi pemanfaatan konsumen tegangan rendah daya 450 s.d 197 kVA

Slide 16

PERALATAN DAN PEMANFAAT TENAGA LISTRIK PERATURAN MENTERI ESDM N o. 0027 T ahun 2005 TENTANG TATA CARA PEMBUBUHAN TANDA SNI DAN TANDA KESELAMATAN PASAL 2 Setiap peralatan tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan sebagai SNI Wajib harus dibubuhi tanda SNI setelah mendapatkan sertifikat produk Setiap pemanfaat tenaga listrik yang SNI-nya diberlakukan sebagai SNI Wajib harus dibubuhi tanda Keselamatan setelah mendapatkan sertifikat produk PASAL 5 Peralatan atau pemanfaat tenaga listrik produk impor yang tidak mempunyai tanda SNI atau tanda keselamatan dapat diperjualbelikan dengan dibubuhi tanda kesesuaian produk setelah mendapatkan sertifikat kesesuaian produk

Slide 17

DAFTAR SNI WAJIB YG DIBERLAKUKAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Slide 18

Produk Peralatan dan Pemanfaat Tenaga L istrik Yang Telah Memperoleh Sertifikat Produk

Slide 19

USAHA PENUNJANG KETENAGALISTRIKAN

Slide 20

KEBIJAKAN – KEBIJAKAN USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK SECARA UMUM UU No. 15 Tahun 1985, tentang Ketenagalistrikan PP No. 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik PP No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 Tentang Penyediaan Dan Pemanfaatan Tenaga Listrik Kepmen P & E No. 2500.K/40/M. PE/1997 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik bidang Konsultasi, Pembangunan dan Pemasangan, dan bidang Pemeliharaan Peralatan Ketenagalistrikan Kepmen ESDM No. 1455 K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik Permen ESDM No. 0001 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jaringan Dalam Keadaan Bertegangan Permen ESDM No. 048 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga listrik untuk Kepentingan TELEMATIKA

Slide 21

SUBSTANSI USAHA PENUNJ

Recommended
View more...